.png "Tim Siyasah")
.png) |
JAKARTA, SIYASAHNews | Pemerintah akan melanjutkan bantuan sosial (bansos) beras hingga akhir 2024. Selain itu, Kementerian Keuangan RI mencatat, terjadi kenaikan nilai bansos dibanding periode sebelumnya, untuk itu Kemensos akan meningkatkan pengawasan cegah penyelewengan.
Seperti dilansir Indonesia.go.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, anggaran belanja bansos tahun ini mengalami kenaikan 20,7 persen dibandingkan tahun 2023. Anggaran yang sudah direalisasikan mencapai Rp43,31 triliun hingga 31 Maret 2024.
“Belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun itu mencatatkan kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah, yaitu Rp35,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/4/2024).
Bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat, selama ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dan keluarga penerima manfaat. Presiden Jokowi berharap agar bansos beras bisa terus sampai Desember tahun ini. Kendati, tetap harus mempertimbangkan ketersediaan dana APBN.
Bansos yang akan dan telah dicairkan pemerintah, akan diserahkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap pertama Januari- Maret serta April--Juni 2024. Setiap bulan, penerima akan menerima 10 kg beras untuk membantu kebutuhan konsumsi bulanan masyarakat berpendapatan rendah.
Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan jenis bansos lainnya kepada keluarga miskin (KM). Pencairan PKH akan dilakukan pada April, Mei, dan Juni 2024. PKH adalah salah satu program bantuan sosial yang rutin disalurkan pemerintah kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Transparansi Dalam Penyaluran
Untuk penyaluran bansos periode Januari--Maret 2024, Menteri Sri Mulyani menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan penyesuaian DTKS oleh Kemensos. “Sehingga eksekusinya dan juga modalitas antara transfer ke Himbara maupun PT Pos Indonesia, tidak tertunda melewati Januari--Maret,” kata Sri Mulyani.
Pada 2024, penyaluran bansos kembali dilakukan secara reguler tanpa masalah, baik di DTKS maupun modalitas transfer, sehingga realisasi kembali normal pada Januari hingga Maret 2024. “Jadi kalau kita lihat Kemensos (menyalurkan) Rp20,4 triliun untuk PKH dan sembako. Ini adalah program yang memang sudah ada dalam Undang-Undang APBN,” tambah Sri Mulyani. (Tim)
