.png "Tim Siyasah")
adv
Islam menekankan bahwa jabatan harus diberikan berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan hubungan keluarga atau kedekatan personal.
Dr. Bukhari.M.H., CM. Akademisi IAIN Lhokseumawe
KEKUASAAN adalah anugerah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan tanggung jawab besar. Idealnya, kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bersama.
Namun, realitas seringkali menunjukkan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang dikenal dengan istilah nepotisme.
Dalam perspektif hukum Islam, keserakahan dan nepotisme jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang harus dijaga oleh setiap pemimpin.
Kekuasaan sebagai Tanggung Jawab
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Pemimpin diibaratkan sebagai gembala yang menjaga dan melindungi dombanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyatakan:
Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, serta menghindari tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Keserakahan dalam Pandangan Islam
Keserakahan, atau "tama'", sangat dikecam dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...
Ayat ini melarang pengambilan harta dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan. Keserakahan merusak individu dan masyarakat, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan menumbuhkan ketidakadilan.
Nepotisme dan Prinsip Keadilan
Nepotisme, atau memberikan keistimewaan kepada keluarga dan teman dekat dalam urusan pemerintahan atau bisnis, bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang dianjurkan Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim:
Barang siapa yang mengangkat seseorang untuk mengurus urusan kaum Muslimin, sedangkan ia mengetahui ada yang lebih layak dari orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Islam menekankan bahwa jabatan harus diberikan berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan hubungan keluarga atau kedekatan personal. Nepotisme tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Strategi Mengatasi Keserakahan dan Nepotisme
Untuk mengatasi keserakahan dan nepotisme, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pemerintahan. Hukum Islam mengajarkan pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban (muhasabah) terhadap para pemimpin. Institusi-institusi pengawasan harus independen dan bebas dari intervensi politik.
Pendidikan moral dan agama yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan juga harus diajarkan sejak dini. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga tercipta budaya transparansi dan akuntabilitas.
Kesimpulan
Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Keserakahan dan nepotisme adalah penyakit yang merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan hukum Islam.
Dengan penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan pendidikan moral yang kuat, kita dapat mengubah kekuasaan menjadi alat untuk kemaslahatan bersama, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Mari kita bersama-sama menjaga keadilan dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (***)
