Kemenkumham RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanganan Imigran Rohingya

adv

Pengamanan etnis Rohingya yang mendarat di pesisir Aceh. (mc aceh)

BANDA ACEH, SIYASAH News | Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI, Brigjen Pol. R.P. Mulya, menegaskan, penanganan masalah imigran Rohingya memerlukan kolaborasi menyeluruh dari semua lembaga terkait, bukan hanya dari sektor keimigrasian.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Komite Intelijen pusat yang digelar oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian Kemenkumham RI di Banda Aceh, Kamis (1/8/2024).

"Masalah pengungsi etnis Rohingya harus ditangani secara komprehensif oleh semua pihak terkait. Tidak bisa hanya mengandalkan keimigrasian saja," ujar Brigjen Pol. R.P. Mulya.

Menurutnya, penanganan yang parsial berpotensi mengganggu ketahanan negara, sehingga sinergi antar lembaga sangat diperlukan.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan dalam menangani pengungsi Rohingya secara efektif.

"Kami berharap rapat ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan secara nyata," tambah Mulya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, menambahkan pentingnya rekomendasi yang komprehensif dan implementatif dalam menangani isu imigran Rohingya.

"Isu ini sudah menjadi perhatian nasional dan internasional, sehingga kebijakan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan matang," katanya.

Meurah Budiman juga menegaskan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Aceh sering kali dijadikan referensi oleh berbagai pihak. "Kemenkumham Aceh telah menjadi contoh dalam penanganan pengungsi luar negeri, sehingga hasil pertemuan ini diharapkan bisa memberikan solusi yang dapat diterapkan secara luas," pungkasnya. (infopublik.id)