.png "Siyasah")
adv
UU ini mengatur hak korban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk tata cara pemberian restitusi (ganti kerugian-red) bagi korban kekerasan seksual.
 |
Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy Aditya. Foto: Dep/vel |
JAKARTA, SIYASAH News | Setelah 10 tahun diperjuangkan, akhirnya UU Tindak Pidana Kekerasa Seksual berhasil disahkan DPR-RI. UU ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia yang selama ini dianggap sebagai fenomena gunung es.
Undang-undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (UU TPKS) mendapat respons positif dari masyarakat karena tidak hanya menekankan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius pada perlindungan dan pemulihan korban. UU ini mengatur hak korban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk tata cara pemberian restitusi (ganti kerugian-red) bagi korban kekerasan seksual.
Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy Aditya, menyoroti pentingnya aturan turunan dari UU ini agar implementasinya dapat berjalan lebih baik. "UU TPKS sampai hari ini turunannya belum ada. Kita punya responsibility, maka kemudian collective obligasi itu yang penting," ujar Willy dalam rilis persnya usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Selain UU TPKS, DPR juga mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) sebagai inisiatif DPR. UU ini bertujuan mengatasi masalah kematian ibu dan bayi serta gizi buruk yang masih menjadi tantangan di Indonesia. UU KIA juga mencakup hak ibu pekerja, termasuk penambahan cuti melahirkan, sebagai langkah memperkuat kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. (dpr.go.id)
Undang-undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (UU TPKS) mendapat respons positif dari masyarakat karena tidak hanya menekankan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius pada perlindungan dan pemulihan korban. UU ini mengatur hak korban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk tata cara pemberian restitusi (ganti kerugian-red) bagi korban kekerasan seksual.
Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy Aditya, menyoroti pentingnya aturan turunan dari UU ini agar implementasinya dapat berjalan lebih baik. "UU TPKS sampai hari ini turunannya belum ada. Kita punya responsibility, maka kemudian collective obligasi itu yang penting," ujar Willy dalam rilis persnya usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Selain UU TPKS, DPR juga mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) sebagai inisiatif DPR. UU ini bertujuan mengatasi masalah kematian ibu dan bayi serta gizi buruk yang masih menjadi tantangan di Indonesia. UU KIA juga mencakup hak ibu pekerja, termasuk penambahan cuti melahirkan, sebagai langkah memperkuat kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. (dpr.go.id)
