.png "Tim Siyasah")
adv
 |
| Imigran Rohingya saat berada di perairan Aceh beberapa waktu lalu |
BANDA ACEH, SIYASAH News |Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, menyoroti soal kehadiran imigran Rohingya yang kerap masuk melalui perairan Aceh.
Dia menilai kehadiran para imigran tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlanjut.
Dikatakan Azhari, saat ini penanganan yang dilakukan terhadap mereka (Rohingya) memang sudah tepat, yakni secara kemanusiaan, para pengungsi Rohingya itu harus dibantu karena mereka sudah masuk ke wilayah Aceh.
Namun dikatakannya juga, persoalan tersebut tidak boleh berlanjut, karena beberapa kejadian terungkap, ternyata kehadiran Rohingya ada pemainnya, sehingga mereka terus datang ke Aceh, seperti yang sudah diungkap Polda Aceh.
“Karenanya saya minta Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengantisipasi kedatangan Rohingya, agar Aceh tidak dijadikan sebagai tempat transit tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Azhari kepada sejumlah wartawan di Banda Aceh, Kamis (7/11/2024).
Dalam kesempatan ini, Azhari juga berharap kepada aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas permasalahan TPPO dari kasus kedatangan pengungsi Rohingya tersebut. Dirinya juga meminta adanya pengawasan ketat di wilayah perairan Aceh.
"Kita minta kepada Polairud, dan TNI angkatan laut untuk memperkuat lagi pengawasan laut. Kita juga berharap Polda Aceh bisa mengusut tuntas masalah TPPO ini, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi," pungkas Azhari Cage.
Sebanyak 152 pengungsi Rohingya masih terkatung-katung di depan kantor Kemenkumham Aceh setelah dibawa dari Kabupaten Aceh Selatan menuju Banda Aceh, Kamis (7/11).
Para imigran tersebut terdiri dari perempuan, pria, dan anak-anak. Hingga saat ini belum ada kepastian tempat penempatan sementara imigran tersebut. (infopublik.id)
Dia menilai kehadiran para imigran tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlanjut.
Dikatakan Azhari, saat ini penanganan yang dilakukan terhadap mereka (Rohingya) memang sudah tepat, yakni secara kemanusiaan, para pengungsi Rohingya itu harus dibantu karena mereka sudah masuk ke wilayah Aceh.
Namun dikatakannya juga, persoalan tersebut tidak boleh berlanjut, karena beberapa kejadian terungkap, ternyata kehadiran Rohingya ada pemainnya, sehingga mereka terus datang ke Aceh, seperti yang sudah diungkap Polda Aceh.
“Karenanya saya minta Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengantisipasi kedatangan Rohingya, agar Aceh tidak dijadikan sebagai tempat transit tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Azhari kepada sejumlah wartawan di Banda Aceh, Kamis (7/11/2024).
Dalam kesempatan ini, Azhari juga berharap kepada aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas permasalahan TPPO dari kasus kedatangan pengungsi Rohingya tersebut. Dirinya juga meminta adanya pengawasan ketat di wilayah perairan Aceh.
"Kita minta kepada Polairud, dan TNI angkatan laut untuk memperkuat lagi pengawasan laut. Kita juga berharap Polda Aceh bisa mengusut tuntas masalah TPPO ini, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi," pungkas Azhari Cage.
Sebanyak 152 pengungsi Rohingya masih terkatung-katung di depan kantor Kemenkumham Aceh setelah dibawa dari Kabupaten Aceh Selatan menuju Banda Aceh, Kamis (7/11).
Para imigran tersebut terdiri dari perempuan, pria, dan anak-anak. Hingga saat ini belum ada kepastian tempat penempatan sementara imigran tersebut. (infopublik.id)
