.png "Tim Siyasah")
adv
Laporan: Dr. Bukhari, M.H., CM, (Advokat dan Mediator di Lhokseumawe)
JAGAT media sosial heboh dengan kabar keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online. Padahal, kementerian ini sedang gencar-gencarnya memerangi praktik judi online. Namun, ironi terjadi ketika seorang pegawai kementerian diduga malah ikut bermain di lingkaran hitam tersebut.
Dugaan ini mencuat setelah investigasi internal menemukan indikasi kuat bahwa oknum pegawai tersebut menjalin hubungan dengan pihak pengelola judi online. Besarnya aliran uang dari bisnis ilegal ini rupanya menarik sejumlah pihak untuk ikut terlibat. Tak sedikit yang memanfaatkan posisi dan akses mereka untuk melindungi aksi yang seharusnya diberantas.
Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran kode etik, tapi sudah masuk ranah pidana yang serius. Keterlibatan pegawai kementerian ini jelas menunjukkan bahwa godaan uang besar dari judi online sangat kuat. Tapi apa pun alasannya, hukum tetap berlaku. Mereka yang terlibat harus siap menerima konsekuensinya.
Secara hukum, keterlibatan pegawai dalam praktik judi online berpotensi melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (2), yang bisa mendatangkan ancaman pidana hingga enam tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ancaman sanksi lainnya adalah Pasal 303 KUHP tentang Perjudian.
Jika terbukti, bukan hanya pemecatan, pegawai tersebut bisa dijerat pidana. Ini langkah penting supaya ada efek jera, baik bagi yang terlibat saat ini maupun pegawai lainnya. Mereka harus sadar bahwa tugas mereka bukan main-main.
Kasus ini menjadi tamparan bagi Kementerian Komunikasi dan Digital yang baru beberapa ini berupaya menghalau maraknya situs judi online. Penegakan hukum akan terus dijalankan tanpa pandang bulu. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan agar seluruh aparat menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas.
Langkah tegas memang diperlukan agar tidak ada yang merasa aman untuk menyalahgunakan jabatannya. Kita harap ini jadi pengingat untuk seluruh aparat agar selalu menjaga integritas. Jangan sampai uang membuat mereka lupa tanggung jawab pada negara dan masyarakat.(***)
