adv
Perlu dialokasikan rentang waktu yang cukup, antara waktu penyusunan Peraturan KPU, dengan waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
 |
| Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR RI, Rabu, (4/12/2024) |
JAKARTA, SIYASAH News | Bawaslu RI telah memberikan masukan terkait rancangan Peraturan KPU, tentang tahapan dan jadwal Pemiluhan Ulang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Komisi II DPR RI, Rabu (4/12/2024).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberi masukan terhadap rancangan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang 2025. Salah satunya terkait jadwal akhir penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan.
“Dalam hal KPU merencanakan untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, disarankan agar Jadwal akhir Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan semula tanggal 20 September 2025, dapat dimajukan,” ungkap Bagja saat menghadiri RDP).
“Dalam hal KPU merencanakan untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, disarankan agar Jadwal akhir Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan semula tanggal 20 September 2025, dapat dimajukan,” ungkap Bagja saat menghadiri RDP).
Menurut Bagja, perlu dialokasikan rentang waktu yang cukup, antara waktu penyusunan Peraturan KPU, dengan waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Tujuannya, agar peraturan tersebut dapat disosialisasikan secara optimal kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat.
Bagja juga memberikan masukan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf e yang berbunyi, pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara.
Bagja mengusulkan agar nomenklatur Panitia Pengawas Kecamatan diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan diusulkan agar nomenklatur Panitia Pengawas Lapangan diubah menjadi panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa.
Selain itu, Bagja juga menyoroti nomenklatur judul Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025.
Dia mengusulkan agar kata 'ulang' direposisi terakhir setelah frasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebab menurutnya, hal ini mengikuti bunyi yang telah tertuang di dalam undang-undang.
Sementara itu, RDP yang digelar di gedung DPR RI tersebut menghasilkan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang dapat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025.(bawaslu.go.id)
Selain itu, Bagja juga menyoroti nomenklatur judul Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025.
Dia mengusulkan agar kata 'ulang' direposisi terakhir setelah frasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebab menurutnya, hal ini mengikuti bunyi yang telah tertuang di dalam undang-undang.
Sementara itu, RDP yang digelar di gedung DPR RI tersebut menghasilkan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang dapat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025.(bawaslu.go.id)
