.png "Tim Siyasah")
adv
Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
JAKARTA, SIYASAH News | Kenaikan PPN mendapat dukungan Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza. Namun dia memberikan catatan, kenaikan PPN 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah.
Seperti dilansir dari dpr.go.id, kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021.
"Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat," tegas Dina, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi beberapa di antaranya sembilan bahan pokok (sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menekankan beberapa poin penting, yaitu penerapan kenaikan PPN harus konsisten hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha besar. Selain itu, pemerintah harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai 'penyelamat' perekonomian Indonesia.
Terakhir, Fraksi Partai Demokrat, tegasnya, akan mengawal skema stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, perkembangan UMKM dan penguatan industri padat karya. Kenaikan PPN ini merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan pendapatan negara. (tim)
