.png "Tim Siyasah")
adv
 |
| Nelayan Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Aceh Utara kesulitan keluar masuk TPI akibat kedangkalan mulut kuala. |
LHOKSUKON, SIYASAH News | Sejumlah nelayan tradisional Kecamatan Lapang, Aceh Utara keluhkan kedangkalan Kuala Keureuto. Akibat endapan pasir di mulut kuala, nelayan kesulitan keluar masuk ke lokasi TPI Kuala Keureuto.
Keluhan nelayan disampaikan melalui Wakil Panglima Laot (pemuka adat laut) Lapang, Jamaluddin, Rabu (25/12). Menurutnya, kondisi mulut kuala tertutup pasir sudah lama terjadi, sehingga kuala menjadi dangkal. hal ini mengakibatkan perahu nelayan sulit keluar masuk ke Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kuala Keureuto. "Ketika air laut surut, perahu tidak bisa keluar dan masuk," jelas Jamaluddin.
Menurutnya, para nelayan terpaksa menunggu air laut pasang untuk keluar dari TPI. Kondisi serupa juga terjadi ketika nelayan masuk ke TPI. "Kalau air sedang surut, nelayan yang pulang dari melaut tidak bisa masuk ke TPI," tambah Jamaluddin.
Kedangkalan Kuala Keureuto di Kecamatan Lapang, telah mempengaruhi aktivitas nelayan setempat. Kondisi ini juga dikuatirkan terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nelayan tradisional di pesisir Aceh Utara tersebut.
Tumpukan pasir di mulut kuala disinyalir karena terbawa ombak laut. Para nelayan mengharapkan, segera dibangun tanggul pemecah ombak di mulut kuala. "Kalau ada tanggul, pasir tidak lagi menumpuk di Kuala Keureuto," kata Jamaluddin, seraya menambahkan, bila tidak segera ditangani akan mempengaruhi perekonomian nelayan tradisional setempat. Bahkan dikhawatirkan tingkat kemiskinan nelayan semakin bertambah.
Penurunan Kemiskinan Nelayan
Sementara itu, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas pembangunan KKP tahun depan. Hal itu dijelaskan saat memaparkan program prioritas KKP di Tahun 2025. Paparan tersebut disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024) lalu.
Dikutip dari web site, kkp.go.id, dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono mengatakan, pagu anggaran KKP Tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun. Menurutnya hampir separuh anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Sementara sisanya sekitar Rp3,31 triliun digunakan untuk melaksanakan program prioritas.
Program prioritas dimaksud untuk mewujudkan misi Asta Cita. “KKP akan melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat melalui implementasi Kebijakan Ekonomi Biru,” ungkapnya.
Program ekonomi biru tersebut dijabarkan melalui lima kebijakan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.
“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program ekonomi biru. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR-RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” pungkasnya.
Tanggapan Komisi IV DPR RI
Program prioritas dimaksud untuk mewujudkan misi Asta Cita. “KKP akan melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat melalui implementasi Kebijakan Ekonomi Biru,” ungkapnya.
Program ekonomi biru tersebut dijabarkan melalui lima kebijakan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.
“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program ekonomi biru. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR-RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” pungkasnya.
Tanggapan Komisi IV DPR RI
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menerima penjelasan Menteri Trenggono mengenai alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,2 triliun. Bahkan dia mendorong kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal.
Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah agar kegiatan yang direncanakan dapat mendukung visi-misi Presiden untuk mencapai swasembada pangan dan ekonomi biru.
“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas harus berdampak langsung kepada kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar produk kelautan perikanan, serta pelaku usaha kelautan perikanan di seluruh Indonesia sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masing-masing daerah,” pungkasnya.(tim)
Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah agar kegiatan yang direncanakan dapat mendukung visi-misi Presiden untuk mencapai swasembada pangan dan ekonomi biru.
“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas harus berdampak langsung kepada kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar produk kelautan perikanan, serta pelaku usaha kelautan perikanan di seluruh Indonesia sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masing-masing daerah,” pungkasnya.(tim)
