adv
Kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih baik daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
 |
| Lolly Suhenty, anggota Bawaslu RI, |
JAKARTA, SIYASAH News | Sampai 1 Desember 2024, hapir 2.500 laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada telah diterima Bawaslu RI. Namun rekomendasi PSU rendah, sehingga Pilkada 2024 dinilai lebih baik dari pada Pemilu 2024.
Badan ad hoc Pilkada terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS. (infopublik.id)
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengatakan per 1 Desember 2024, pihaknya sudah menerima hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 2.500 dari sisi laporannya saja," ujar Lolly melalui keterangan resmi, Selasa (3/12/2024).
Angka tersebut, lanjut dia, menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan. Meskipun demikian, Lolly mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
Sejauh ini, Lolly melihat nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. "Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya," ucapnya.
Lolly menegaskan, bahwa Papua memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua.
"Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar Pilkada itu berjalan dengan baik," kata Lolly.
Sebelumnya, Lolly menilai kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih baik daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
"Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 2.500 dari sisi laporannya saja," ujar Lolly melalui keterangan resmi, Selasa (3/12/2024).
Angka tersebut, lanjut dia, menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan. Meskipun demikian, Lolly mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
Sejauh ini, Lolly melihat nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. "Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya," ucapnya.
Lolly menegaskan, bahwa Papua memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang terjadi di luar Papua.
"Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar Pilkada itu berjalan dengan baik," kata Lolly.
Sebelumnya, Lolly menilai kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih baik daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Badan ad hoc Pilkada terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di TPS. (infopublik.id)
