.png "Tim Siyasah")
adv
Program pengawalan dan pendampingan ini dilakukan di 12 provinsi lokasi oplah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.
 |
| : Foto: Humas Kementan |
JAKARTA, SIYASAH News | Optimasi lahan (oplah) di Aceh dan sejumlah provinsi lainnya, mendapat pengawasan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama TNI Angkatan Darat (TNI-AD).
Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memastikan program swasembada pangan, berjalan sesuai sasaran, efektif, dan sesuai aturan. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Setyo Budiyanto mengatakan, pengawalan dan pendampingan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Tujuannya untuk memastikan agar kegiatan optimasi lahan rawa di daerah berjalan dengan optimal.
“Kita fokus pada arahan Mentan Amran untuk bisa melakukan pengawalan dan pendampingan, terkait program yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Setyo.
Pada implementasinya di lapangan, Oplah turut melibatkan TNI AD. Babinsa bersama penyuluh pertanian bahu-membahu memberikan pendampingan kepada petani. Oleh karena itu, dalam pengawalan dan pendampingannya pun, Kementan bekerja sama TNI AD.
Program pengawalan dan pendampingan ini dilakukan di 12 provinsi lokasi oplah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.
Pengawalan terhadap program dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan jajaran TNI AD melalui Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) serta Inspektorat Kodam. Jika ada hambatan, masing-masing Tim Pengawalan Propinsi memberikan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur Setyo.
Untuk tahun anggaran 2024, Kementan dan TNI AD telah melakukan monitoring dan evaluasi yang yang dilaksanakan pada 23-28 September 2024 lalu.
Dari pelaporan yang disusun, Setyo menyebutkan pihaknya menemukan sejumlah kendala dan merekomendasikan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait.
Kerjasama Kementan dan TNI AD dalam mewujudkan swasembada pangan akan terus berlanjut. Rekomendasi hasil pengawalan dan evaluasi tahun anggaran 2024 akan menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan program swasembada pangan di tahun 2025 dan seterusnya.
“Kami berharap masukan dari hasil evaluasi ini dapat memperbaiki implementasi program ke depan, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai dengan maksimal,” ujar Setyo.
Sebagai informasi, Mentan Amran bergerak cepat mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi lahan demi mewujudkan swasembada pangan Nasional. Hal itu juga sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita Indonesia berdaulat pangan.
Amran optimistis pihaknya mampu mencapai swasembada pangan dengan beberapa program, seperti cetak sawah, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.
“Kami tak ingin hanya wacana kita harus bergerak cepat dan tetpat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau,” terang Amran. (infopublik.id)
