.png "Tim Siyasah")
adv
Penurunan ini juga memperlihatkan dinamika menarik, di mana tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan
 |
| Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution. |
BANDA ACEH, SIYASAH News | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat, angka kemiskinan di Aceh turun secara signifikan pada periode September 2024, dibandingkan dengan Maret 2024.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS Provinsi Aceh, pada Rabu (15/1/2025), pada September 2024, kemiskinan Aceh tercatat berada pada kisaran 12,64 persen, atau mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 sebesar 14,23 persen.
“Angka kemiskinan di Aceh turun secara signifikan, mencerminkan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan yang semakin terfokus dan terintegrasi. Penurunan ini juga memperlihatkan dinamika menarik, di mana tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan,” ujar Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution dalam keterangannya kepada Media Center Aceh.
Penurunan ini, kata Ahmadriswan, merupakan salah satu pencapaian yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program intervensi pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan.
Menariknya, penurunan kemiskinan lebih terasa di wilayah perdesaan, dimana tingkat kemiskinan turun sebesar 1,76 poin persen, lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan di wilayah perkotaan sebesar 1,23 poin persen. Tingkat kemiskinan pada September 2024 di perdesaan sebesar 14,99%, sementara di perkotaan sebesar 8,37%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat perdesaan, yang selama ini menjadi fokus utama program pengentasan kemiskinan, semakin merasakan dampak positif dari kebijakan yang telah diimplementasikan.
BPS Provinsi Aceh juga merilis ukuran tingkat kemiskinan yang lain, yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh turun dari 2,260 pada Maret 2024 menjadi 1,953 pada September 2024.
"Penurunan ini mencerminkan bahwa bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga jarak pendapatan (didekati dengan konsumsi) rumah tangga miskin dari garis kemiskinan semakin kecil," ujar Ahmadriswan.
Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh pada September 2024 turun menjadi 0,470 dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 0,712. Indeks Keparahan yang menurun menunjukkan distribusi bantuan atau program pengentasan kemiskinan yang lebih merata dan efektif. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa intervensi kebijakan, seperti subsidi atau program bantuan sosial, telah berhasil menjangkau kelompok yang paling rentan, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan secara keseluruhan. Ini merupakan sinyal positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, BPS Provinsi Aceh juga merilis Gini Ratio. Disebutkan pada September 2024 Gini Ratio Aceh secara total tetap stabil di angka 0,294. Dinamika berdasarkan wilayah menunjukkan tren yang menarik. Penurunan di perdesaan dari 0,258 menjadi 0,252 mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan di pedesaan, yang bisa menjadi hasil dari program pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur, atau distribusi bantuan sosial yang lebih efektif. Sebaliknya, kenaikan Gini Ratio di perkotaan dari 0,325 menjadi 0,332 mengindikasikan peningkatan ketimpangan pendapatan di kota. Hal ini mungkin disebabkan oleh konsentrasi peluang ekonomi pada kelompok tertentu, atau dampak urbanisasi yang meningkatkan kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah.
Stabilitas Gini Ratio secara keseluruhan menunjukkan bahwa perbaikan di perdesaan mampu menyeimbangkan kenaikan ketimpangan di perkota. Namun, tren ini perlu diwaspadai agar ketimpangan di wilayah perkotaan tidak semakin melebar, mengingat potensi dampaknya pada kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Berdasarkan pencapaian di atas patut diapresiasi, tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Aceh masih tetap ada. Ketimpangan antara desa dan kota, meskipun mulai berkurang, masih menjadi perhatian utama.
Untuk itu, Pemerintah Aceh didorong untuk terus berkomitmen memperkuat program-program yang telah berjalan dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitasnya memperluas jangkauan program-program berbasis data. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan ke depan. (infopublik.id)
Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS Provinsi Aceh, pada Rabu (15/1/2025), pada September 2024, kemiskinan Aceh tercatat berada pada kisaran 12,64 persen, atau mengalami penurunan sebesar 1,59 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 sebesar 14,23 persen.
“Angka kemiskinan di Aceh turun secara signifikan, mencerminkan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan yang semakin terfokus dan terintegrasi. Penurunan ini juga memperlihatkan dinamika menarik, di mana tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan,” ujar Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution dalam keterangannya kepada Media Center Aceh.
Penurunan ini, kata Ahmadriswan, merupakan salah satu pencapaian yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program intervensi pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan.
Menariknya, penurunan kemiskinan lebih terasa di wilayah perdesaan, dimana tingkat kemiskinan turun sebesar 1,76 poin persen, lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan di wilayah perkotaan sebesar 1,23 poin persen. Tingkat kemiskinan pada September 2024 di perdesaan sebesar 14,99%, sementara di perkotaan sebesar 8,37%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat perdesaan, yang selama ini menjadi fokus utama program pengentasan kemiskinan, semakin merasakan dampak positif dari kebijakan yang telah diimplementasikan.
BPS Provinsi Aceh juga merilis ukuran tingkat kemiskinan yang lain, yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh turun dari 2,260 pada Maret 2024 menjadi 1,953 pada September 2024.
"Penurunan ini mencerminkan bahwa bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga jarak pendapatan (didekati dengan konsumsi) rumah tangga miskin dari garis kemiskinan semakin kecil," ujar Ahmadriswan.
Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh pada September 2024 turun menjadi 0,470 dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 0,712. Indeks Keparahan yang menurun menunjukkan distribusi bantuan atau program pengentasan kemiskinan yang lebih merata dan efektif. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa intervensi kebijakan, seperti subsidi atau program bantuan sosial, telah berhasil menjangkau kelompok yang paling rentan, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan secara keseluruhan. Ini merupakan sinyal positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, BPS Provinsi Aceh juga merilis Gini Ratio. Disebutkan pada September 2024 Gini Ratio Aceh secara total tetap stabil di angka 0,294. Dinamika berdasarkan wilayah menunjukkan tren yang menarik. Penurunan di perdesaan dari 0,258 menjadi 0,252 mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan di pedesaan, yang bisa menjadi hasil dari program pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur, atau distribusi bantuan sosial yang lebih efektif. Sebaliknya, kenaikan Gini Ratio di perkotaan dari 0,325 menjadi 0,332 mengindikasikan peningkatan ketimpangan pendapatan di kota. Hal ini mungkin disebabkan oleh konsentrasi peluang ekonomi pada kelompok tertentu, atau dampak urbanisasi yang meningkatkan kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah.
Stabilitas Gini Ratio secara keseluruhan menunjukkan bahwa perbaikan di perdesaan mampu menyeimbangkan kenaikan ketimpangan di perkota. Namun, tren ini perlu diwaspadai agar ketimpangan di wilayah perkotaan tidak semakin melebar, mengingat potensi dampaknya pada kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Berdasarkan pencapaian di atas patut diapresiasi, tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Aceh masih tetap ada. Ketimpangan antara desa dan kota, meskipun mulai berkurang, masih menjadi perhatian utama.
Untuk itu, Pemerintah Aceh didorong untuk terus berkomitmen memperkuat program-program yang telah berjalan dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitasnya memperluas jangkauan program-program berbasis data. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan ke depan. (infopublik.id)
