.png "Tim Siyasah")
Dalam kesempatan itu, Saadiah juga menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpengaruh terhadap potensi kelangkaan ikan. Ia menilai, kelangkaan dan tingginya harga BBM bagi nelayan dapat memperburuk situasi.  |
| Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto : Andri |
Dikutip dari web site dpr.go.id, Saadiah menjelaskan, berkaitan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada Asta Cita kelima tentang hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, termasuk sektor perikanan. Kita masih perlu melihat potensi lumbung ikan ini sebagai salah satu kekuatan yang harus dikembangkan. Hal itu disampaikan Saadiah dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Saadiah juga menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpengaruh terhadap potensi kelangkaan ikan. Ia menilai, kelangkaan dan tingginya harga BBM bagi nelayan dapat memperburuk situasi.
“Dalam kunjungan kami ke beberapa daerah, para nelayan selalu mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM atau mahalnya harga BBM. Dari data yang kami himpun, ada 19,41 juta kiloliter BBM yang dialokasikan untuk perlindungan sosial dalam bentuk subsidi,” jelas politisi Fraksi PKS itu.
Ia berharap KKP dapat berkomunikasi dengan Pertamina untuk mencari solusi terkait keluhan nelayan mengenai BBM bersubsidi.
Selain itu, Saadiah juga menyoroti implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Menurutnya, dengan penjelasan yang lebih jelas dari KKP, Komisi IV DPR dapat mendukung sosialisasi kebijakan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan agar kelangkaan ikan dapat diantisipasi. Ia juga mengusulkan penerapan metode giant cold storage sebagai upaya pencegahan.
Dalam rapat tersebut, Saadiah turut menyampaikan catatan lain terkait pengawasan dan penegakan hukum oleh KKP terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang laut, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku pemagaran laut.
“Apakah ada kebijakan baru yang direncanakan KKP untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang? Ini penting agar tidak terjadi kecolongan atau kasus serupa di kemudian hari,” tutupnya. (Tim)
